BANK KONVENSIONAL (BPR)

BANK KONVENSIONAL (BPR)

Kegiatan/usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat:

1. Menghimpun dana dari masyarakat

2. Memberikan kredit

3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan yang ditetapkan oleh BI

4. Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, dan/atau tabungan pada bank lain

Kegiatan/usaha yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat adalah:

1.Menerima simpanan berupa giro dan ikut dalam lalu lintas pembayaran

2.Melakukan kegiatan usaha valuta asing

3.Melakukan penyertaan modal

4.Melakukan usaha perasuransian

5.Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana diutarakan dalam tugas Bank Perkreditan Rakyat

Perijinan BPR

1 Usaha BPR harus mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat diatur dengan undang-undang tersendiri.

2. Ijin usaha BPR diberikan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

3. Untuk mendapatkan ijin usaha, BPR wajib memenuhi persyaratan tentang susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan rencana kerja, hal-hal lain yang ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbanganBank Indonesia, dan memenuhi persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusatBPR di kecamatan. BPR dapat pula didirikan di ibukota kabupaten atau kotamadya sepanjang di ibukota kabupaten dan Kotamadya belum terdapat BPR.

4. Pembukaan kantor cabang BPR di ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten,dan kotamadya hanya dapat dilakukan dengan ijin Menteri Keuangan setelahmendengar pertimbangan Bank Indonesia. Persyaratan dan tatacara pembukaan kantortersebut ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

5. Pembukaan kantor cabang BPR di luar ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten, dan kotamadya serta pembukaan kantor di bawah kantor cabang BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor tersebut ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

6. BPR tidak dapat membuka kantor cabangnya di luar negeri karena BPR dilarang rnelakukan kegiatan usaha dalam valuta asing (transaksi valas).

  

Bentuk Hukum BPR

Bentuk hukum BPR dapat berupa Perusahaan Daerah (Badan Usaha Milik Daerah), Koperasi, Perseroan

Terbatas (berupa saham atas nama), dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kepemilikan BPR

1. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara

Indonesia, dan pemerintah daerah.

2. BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.

3. BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

4. Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

5. Merger dan konsolidasi antara BPR, serta akuisisi BPR wajib mendapat ijin dari Menteri Keuangan yang sebelumnya setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pembinaan dan Pengawasan BPR

Pengawasan Bank Indonesia terhadap

BPR meliputi :

1.pemberian bantuan dan layanan perbankankepada lapisan masyarakat yang rendah yangtidak terjangkau bantuan dan layanan bankumum, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pedagang/pengusaha kecil di desa dan di pasar agar tidak terjerat rentenir dan menghimpun dana mayarakat.

2.membantu pemerintah dalam ikut mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan.

3.penciptaan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

 Perkembangan Bank Syariah dan & BPR

1.                  BANK Syariah

Tabel 1.1 Perkembangan Bank Syariah Indonesia
Indikasi	1998 KP/UUS	2003 KP/UUS	2004 KP/UUS	2005 KP/UUS	2006 KP/UUS	2007 KP/UUS	2008 KP/UUS	2009 KP/UUS
BUS	1	2	3	3	3	3	5	6
UUS	-	8	15	19	20	25	27	25
BPRS	76	84	88	92	105	114	131	139

2. 

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, 2009.

3. 

Keterangan :
BUS	=	Bank Umum Syariah
UUS	=	Unit Usaha Syariah
BPRS	=	Bank Perkreditan Rakyat Syariah
KP/UUS	=	Kantor Pusat/Unit Usaha Syariah

4.                    

5.                   Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan tahunan BI 2009 (Desember 2009). secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Jika pada tahun 1998 hanya ada satu Bank Umum Syariah dan 76 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka pada Desember 2009 (berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah bank syariah telah mencapai 31 unit yang terdiri atas 6 Bank Umum Syariah dan 25 Unit Usaha Syariah. Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 139 unit pada periode yang sama.

6.                    

Tabel 1.2 Indikator Utama Perbankan Syariah (dalam milyar rupiah)
Indikasi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Aset	7.945	15.210	20.880	28.722	36,537	49.555	66.090
DPK	5.725	11.718	15.584	20.672	28.011	36.852	52.271
Pembiayaan	5.561	11.324	15.270	20.445	27.944	38.198	46.886
FDR	97,14%	96,64%	97,76%	98,90%	99.76%	103.65%	89.70%
NPF	2,34%	2,38%	2,82%	4,75%	4,07%	3.95%	4.01%

7. 

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, 2009.

8.                   Tabel 1.2 menunjukkan perkembangan terakhir indikasi-indikasi perbankan syariah. Perkembangan asset perbankan syariah meningkat sangat signifikan dari akhir tahun 2008 sampai dengan akhir tahun 2009 sebesar lebih dari 33.37 persen. Penghimpunan dana dan pembiayaan mencapai peningkatan sebesar 41.84 dan 22.74 persen.

Tabel 1.3. Perbandingan Pangsa Perbankan Syariah Terhadap Total Bank
	Islamic Bank(Des 08)		Total Bank	Islamic Bank(Des 09)		Total Bank
	Nominal	Share		Nominal	Share
Total Asset	49,56	2.14%	2,310.60	66,09	2.61%	2,534.10
Deposit Fund	36,85	2.10%	1,753.30	52,27	2.65%	1,973.00
Credit Financial Extended	38,20	-	-	46,88	-	-
FDR/LDR	103.66%	-	-	89.70%	-	-

9. 

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, 2009

10.                

11.               Pada tabel 1.3 terlihat bahwa pangsa perbankan syariah meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2008 pada bulan yang sama, yaitu asset menjadi 2.61% meningkat sebesar 0.47% , Deposit Fund atau DPK juga mengalami pertumbuhan menjadi 2,02%, meningkat 0,24%. hal ini menunjukkan kinerja dan potensi perbankan syariah mengalami perkembangan yang baik.

12.              
Gb. 1.4. Komposisi Pembiayaan Bank Syariah

13.               Pada table 1.4 terlihat bahwa persentase pembiayaan murabahah dengan prinsip jual-beli yang dilakukan oleh perbankan syariah mendominasi jauh di atas dari pembiayaan mudharabah dan musyarokah. Pada tahun 2003 terjadi perberdaan terbesar dimana persentase pembiayaan mudharabah dan musyarokah hanya sebesar 14,36 dan 5,53 persen sedangkan pembiayaan murabahah sebesar 70,81 persen. Namun sayangnya, meskipun pembiayaan dengan prinsip jual – beli selalu mengalami penurun setiap tahunnya namun jumlah persentasenya tidak pernah kurang dari lima-puluh persen.

Jumlah Bank Syariah di Indonesia saat ini ada 130

buah (jumlah kantor 9265)

2. BANK Perkreditan Rakyat (BPR)

Jumlah BPR di Indonesia

No.	Provinsi	Jumlah BPR	Jumlah Kantor Bank BPR*
1.	Jawa Barat	342	559
2.	Banten	70	97
3.	DKI Jaya	24	35
4.	D.I Yogyakarta	54	74
5.	Jawa Tengah	261	721
6.	Jawa Timur	332	498
7.	Bengkulu	3	7
8.	Jambi	13	18
9.	NAD	5	18
10.	Sumatera Utara	53	80
11.	Sumatera Barat	102	135
12.	Riau	30	36
13.	Sumatera Selatan	18	27
14.	Kep. Bangka Belitung	1	2
15.	Kep. Riau	35	53
16.	Lampung	23	51
17.	Kalimantan Selatan	22	25
18.	Kalimantan Barat	18	22
19.	Kalimantan Timur	13	20
20.	Kalimantan Tengah	2	2
21.	Sulawesi Tengah	9	17
22.	Sulawesi Selatan	21	26
23.	Sulawesi Utara	17	34
24.	Gorontalo	4	6
25.	Sulawesi Barat	1	1
26.	Sulawesi Tenggara	12	16
27.	Nusa Tenggara Barat	28	74
28.	Bali	137	164
29.	Nusa Tenggara Timur	8	10
30.	Maluku	2	6
31.	Papua	6	12
32.	Maluku Utara	2	2
33.	Irian Jaya Barat	1	1
	Total	1669	2849